Sebagai partai politik (parpol) baru, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) yang dipimpin Tuntas Subagyo, langsung tancap gas membentuk kepengurusan di tingkat provinsi, serta kabupaten atau kota di Tanah Air.
Salah satunya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang terletak di ujung barat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di wilayah ini kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKR NAD sudah terbentuk dan sudah bekerja.
Tak berhenti di situ, DPW PKR NAD tancap gas membentuk kepengurusan DPD PKR di 21 dari total 23 kabupaten/kota di NAD.
Penjelasan itu disampaikan Sekretaris DPW PKR NAD, Munawardi, Selasa, 15 Desember 2021. Untuk mengenalkan PKR kepada masyarakat Aceh, jajaran pengurus DPW dan DPD PKR setempat terjun langsung ke tengah warga. Mereka hadir dengan program-program khusus.
Salah satunya, program prioritas mengangkat kesejahteraan para petani. “Kami bersilaturahmi langsung dengan warga dan mendengarkan keluh kesah mereka, terutama keluhan di sektor pertanian,” terang Munawardi.
Dari komunikasi itu, DPW PKR NAD akhirnya mengetahui ada banyak persoalan yang dirasakan para petani. Mulai dari kendala pengelolaan lahan, perawatan tanaman, hingga penjualan hasil bumi mereka usai panen.
“Yang mereka keluhkan terkait program yang dianggarkan pemerintah, baik bantuan dan lain-lain. Permasalahannya hanya (pemerintah hany) programkan pengadaan bibit, pupuk. Tapi setelah panen, petani mengeluh tak ada pembeli,” ujar dia.
Bantu Pasarkan Hasil Bumi
Dengan kondisi seperti itu, PKR hadir untuk membantu pemasaran hasil bumi para petani Aceh. Para pengurus dan anggota PKR membeli produk para petani, menampung, dan menjualnya.
“Teman-teman hadir membantu dengan mediasi, dengan kami pengurus-pengurus di sini, untuk membantu membeli, menampung hasil bumi petani lalu dipasarkan ke beberapa daerah, termasuk luar negeri,” kata dia
Sebagai partai politik (parpol) baru, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) yang dipimpin Tuntas Subagyo, langsung tancap gas membentuk kepengurusan di tingkat provinsi, serta kabupaten atau kota di Tanah Air.
Salah satunya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang terletak di ujung barat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di wilayah ini kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKR NAD sudah terbentuk dan sudah bekerja.
Tak berhenti di situ, DPW PKR NAD tancap gas membentuk kepengurusan DPD PKR di 21 dari total 23 kabupaten/kota di NAD.
Penjelasan itu disampaikan Sekretaris DPW PKR NAD, Munawardi, Selasa, 15 Desember 2021. Untuk mengenalkan PKR kepada masyarakat Aceh, jajaran pengurus DPW dan DPD PKR setempat terjun langsung ke tengah warga. Mereka hadir dengan program-program khusus.
Salah satunya, program prioritas mengangkat kesejahteraan para petani. “Kami bersilaturahmi langsung dengan warga dan mendengarkan keluh kesah mereka, terutama keluhan di sektor pertanian,” terang Munawardi.
Dari komunikasi itu, DPW PKR NAD akhirnya mengetahui ada banyak persoalan yang dirasakan para petani. Mulai dari kendala pengelolaan lahan, perawatan tanaman, hingga penjualan hasil bumi mereka usai panen.
“Yang mereka keluhkan terkait program yang dianggarkan pemerintah, baik bantuan dan lain-lain. Permasalahannya hanya (pemerintah hany) programkan pengadaan bibit, pupuk. Tapi setelah panen, petani mengeluh tak ada pembeli,” ujar dia.
Sumber : https://kupang.tribunnews.com/2021/12/17/partai-kedaulatan-rakyat-beri-solusi-strategis-untuk-petani-aceh
